Pemilu 2014 akan dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilu 2014 akan memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem
baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak
tahun 2012 secara nasional.Sosialisasi Pemilu 2014 Petugas membersihkan ilalang
di dekat baliho sosialiasi Pemilihan umum (pemilu) 2014 di Desa Pango Raya,
Ulee Kareng, Banda Aceh, Jumat (27/12). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan
tanggal 9 April 2014 sebagai hari pencoblosan untuk memilih calon anggota
DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan
jumlah pemilih tetap terdiri dari 186.612.255 pemilih dalam negeri dan 2.010.28
pemilih di luar negeri. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra).Keamanan harus tetap
ditingkatkan, karena nantinya eskalasi gesekan para pendukung parpol bisa saja
terjadi ketika dianggap banyak kecurangan."
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Pangdam Iskandar
Muda Mayjen (Purn) Supiadin Aries meyakini pelaksanaan Pemilu 2014 akan
berlangsung aman tanpa terganggu oleh aksi teror.
"Dilihat dari trennya aksi terorisme tidak akan terjadi pada saat Pemilu, namun pihak keamanan harus terus bersiaga untuk menjamin keamanan nasional," kata Aries dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, lulusan Akabri angkatan 1975 ini mengingatkan pemerintah melalui aparat keamanan untuk selalu waspada pada potensi konflik horisontal pada saat pelaksanaan pemilu.
"Karena suhu politik yang memanas, potensi kericuhan antarpendukung calon anggota legislatif bisa menjadi konflik dengan skala yang cukup besar," kata caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI dari Partai NasDem itu.
Hal senada dikemukakan aktivis Gerakan Pemuda Ansor Mohammad Haerul Amri. "Menurut saya tidak akan ada teror selagi pesta demokrasi itu berjalan sesuai dengan UU yang berlaku," katanya.
Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dari Partai NasDem itu menilai potensi keributan terjadi karena adanya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya membuat simpatisan parpol tidak terima.
"Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya," kata Aam, sapaan akrab Haerul Amri.
Mantan Ketua PB PMII itu menambahkan, aparat keamanan memang seharusnya tetap waspada menjaga kemungkinan adanya ganguan teror atau gangguan keamanan lainnya.
"Keamanan harus tetap ditingkatkan, karena nantinya eskalasi gesekan para pendukung parpol bisa saja terjadi ketika dianggap banyak kecurangan," katanya.
Selain itu, perlu juga diwaspadai kemungkinan gangguan dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara khilafah, kata Aam.
"Dilihat dari trennya aksi terorisme tidak akan terjadi pada saat Pemilu, namun pihak keamanan harus terus bersiaga untuk menjamin keamanan nasional," kata Aries dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, lulusan Akabri angkatan 1975 ini mengingatkan pemerintah melalui aparat keamanan untuk selalu waspada pada potensi konflik horisontal pada saat pelaksanaan pemilu.
"Karena suhu politik yang memanas, potensi kericuhan antarpendukung calon anggota legislatif bisa menjadi konflik dengan skala yang cukup besar," kata caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI dari Partai NasDem itu.
Hal senada dikemukakan aktivis Gerakan Pemuda Ansor Mohammad Haerul Amri. "Menurut saya tidak akan ada teror selagi pesta demokrasi itu berjalan sesuai dengan UU yang berlaku," katanya.
Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII dari Partai NasDem itu menilai potensi keributan terjadi karena adanya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya membuat simpatisan parpol tidak terima.
"Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya," kata Aam, sapaan akrab Haerul Amri.
Mantan Ketua PB PMII itu menambahkan, aparat keamanan memang seharusnya tetap waspada menjaga kemungkinan adanya ganguan teror atau gangguan keamanan lainnya.
"Keamanan harus tetap ditingkatkan, karena nantinya eskalasi gesekan para pendukung parpol bisa saja terjadi ketika dianggap banyak kecurangan," katanya.
Selain itu, perlu juga diwaspadai kemungkinan gangguan dari kelompok-kelompok radikal yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara khilafah, kata Aam.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2014. Ini akan menjadi
pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, dan bagi
presiden yang terpilih akan mempunyai jabatan tersebut pada jangka waktu sampai
lima tahun. Kewajiban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara konstitusional dilarang ikut
untuk ketiga kalinya dalam pemilu
